Empat Parpol Koalisi Merasa Tak Diajak Bicara

JAKARTA - Keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggandeng Boediono sebagai cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang mulai ditentang. Kali ini oleh empat parpol pendukung SBY, yakni PAN, PKS, PKB, dan PPP. Meski demikian, kubu Demokrat yakin parpol-parpol tersebut nanti akhirnya bisa menerima.

Ketua Departemen SDM Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, reaksi keras sejumlah parpol itu muncul karena tidak utuhnya informasi yang diterima. ''Mungkin mereka sama-sama dapat informasi sepotong-potong dan tidak menyeluruh, sehingga cepat bereaksi,'' katanya di Kantor Presiden kemarin.

Begitu mengetahui ada reaksi penolakan dari sejumlah parpol, SBY langsung memerintah jajarannya untuk memberikan penjelasan kepada para pimpinan parpol tersebut. ''Tadi sore (kemarin, Red) sudah diberi penjelasan. Rasa-rasanya baik. Jadi, tidak ada masalah yang serius,'' ujar juru bicara presiden itu.

Namun, Andi mengingatkan bahwa nama Boediono baru bersifat alternatif. Belum ada keputusan resmi dari SBY. ''Ya tunggu saja nanti tanggal 15 kami deklarasikan di Bandung,'' ungkapnya.

Selain penjelasan informasi sore kemarin, siang nanti Partai Demokrat mengumpulkan secara formal parpol-parpol peserta koalisinya, yakni PKB, PKS, PAN, dan PPP. ''Besok (hari ini) kami rapat dengan parpol peserta koalisi di Hotel Sultan,'' jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan.

Salah satu agendanya mengenai cawapres. Suami presenter Ingrid Kansil itu menuturkan, sebenarnya SBY belum pernah secara formal menyampaikan nama cawapres. Karena itu, Syarif meminta agar parpol-parpol bersabar menunggu pengumuman resmi dari SBY.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menambahkan, reaksi-reaksi parpol peserta koalisi tersebut menjadi masukan bagi Partai Demokrat. ''Tapi, statusnya tentu proposal. Saya harap partai-partai sahabat memberikan kepercayaan kepada mempelai pria (SBY) untuk memilih yang paling tepat di antara yang baik-baik semua,'' tegasnya.

Reaksi Parpol Koalisi

Mengapa empat parpol tersebut tak setuju pada sosok Boediono? Mereka merasa kecolongan atas keputusan SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Partai-partai berasas Islam dan berbasis massa Islam itu bersikukuh calon pendamping SBY harus dari kalangan parpol. Bahkan, mereka berjanji siap legawa bila SBY memilih salah satu di antara cawapres yang diajukan masing-masing parpol itu.

''Kalau soal figur, terserah SBY. Tapi, harus dari kalangan parpol. Kami tidak berkeberatan apakah dari usul PKS atau yang lain. Kami tidak bertengkar soal cawapres,'' kata Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan saat memberi keterangan pers di gedung DPR kemarin.

Penegasan Zulkifli itu sekaligus membantah anggapan bahwa telah terjadi persaingan antarparpol pendukung incumbent soal cawapres yang bisa berujung pada perpecahan.

Sebagaimana diketahui, masing-masing parpol menyodorkan nama cawapres kepada SBY. PAN mendorong Hatta Rajasa, PKS menawarkan Hidayat Nur Wahid, dan PKB menjagokan Muhaimin Iskandar.

Menurut Zulkifli, kabar SBY telah memutuskan Boediono sebagai pendampingnya sangat mengejutkan partainya yang akan berkoalisi dengan Demokrat. ''Ini akan dikomunikasikan ke pimpinan partai,'' ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen DPP PKS Anis Matta, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, serta Wasekjen DPP PKB Jatim Imam Nahrawi.

Anis Matta menegaskan, PKS siap menerima keputusan cawapres SBY, asalkan dari parpol peserta koalisi dan merepresentasikan umat Islam. Dia mencontohkan duet Gus Dur-Megawati Soekarnoputri (1999-2001), Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (2001-2004), serta SBY-Jusuf Kalla (2004-2009). ''Jusuf Kalla notabene dari HMI dan didukung alim ulama,'' tuturnya.

Menurut Anis, duet SBY-Boediono tidak sejalan dengan aspirasi arus bawah partainya yang menghendaki tetap ada keterwakilan Islam. "Kami ingin menentukan sikap sesama partai lain dalam koalisi dan menyusun sikap baru jika keputusan ini dipaksakan," katanya.

Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, hari ini Tim Sembilan Partai Demokrat mengundang parpol-parpol bakal mitra koalisi untuk membahas persiapan deklarasi SBY dan cawapresnya pada 15 Mei mendatang di Bandung. "Jadi, nanti sekaligus kami tanyakan ke Tim Sembilan. Mudah-mudahan bisa direspons dan sebelum 15 Mei sudah klir. Kalau nggak klir, kami nggak tahu apa tanggal 15 Mei itu jadi atau tidak," ancamnya.

Tak seperti PKS dan PAN yang tampak bersikap keras, PPP dan PKB justru berusaha menampilkan kesan kompromistis. Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan, sejak awal partainya menyarankan SBY mengambil cawapres dari kalangan parpol. Tapi, dia memahami bahwa penentuan cawapres sepenuhnya menjadi kewenangan capres.

"Keduanya akan menjadi dwitunggal dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan," katanya. Meski begitu, Lukman berharap ada komunikasi yang baik antara SBY dan parpol-parpol pendukung koalisi. Apalagi, mencuatnya nama Boediono sebagai cawapres SBY telah menimbulkan banyak pertanyaan.

"Ada baiknya kalau SBY bisa memberi penjelasan setelah klarifikasi. Apa betul Boediono yang menjadi cawapres. Bisa jadi itu isu yang tak berdasar. Tapi, kalau benar, apa alasannya," ujar Lukman.

Wasekjen DPP PKB Imam Nahrawi mengatakan, parpol-parpol peserta koalisi seharusnya diajak berbicara. Itu penghargaan awal dari Demokrat dan SBY kepada parpol mitra koalisi. Selanjutnya, baru cawapres itu diumumkan bersama-sama.

"Kami ingin hubungan harmonis. Kalau belum pilpres saja sudah begini, bagaimana nanti saat pilpres? Sebelum 15 Mei kami harus duduk bersama satu meja dengan SBY, sehingga semua bisa ikhlas mengawal pilpres dengan baik," bebernya.

Secara terpisah Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, keberatan parpolnya bukan terkait sosok Boediono, tapi karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Sebab, pada prinsipnya, PKB menyadari hak capres untuk menentukan cawapresnya. "Saya hanya bisa menyarankan agar melibatkan partai-partai lain. PKB tak akan meninggalkan SBY," ujarnya.

Kalau PKS bersikeras menolak Boediono, Hidayat Nur Wahid justru tidak mempersoalkannya. Cawapres yang dicalonkan PKS itu menilai Boediono cukup pantas menjadi pendamping SBY.

"Tentu presiden memahami dan mempertimbangkan siapa yang akan mendampinginya," kata Hidayat seusai pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Hotel Bhirawa, Kompleks Bidakara, kemarin. "Pak Boediono seorang profesional. Kalau Pak SBY menilainya baik, itu semua ada di Pak SBY, rakyatlah juga yang menilai," tambah Hidayat. (tom/pri/kum)